Bengkulu Salah Satu Provinsi Terdepan di Sumatera Dalam Penggunaan Transaksi Keuangan Digital

RADAR BENGKULU - Sebagai bagian dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu terus mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda), baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Bengkulu, dapat mengoptimalkan penerapan digitalisasi layanan di tengah-tengah masyarakat maupun jajaran pemerintahan.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Darjana, menyatakan bahwa berkat upaya yang dilakukan oleh jajaran Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya, Provinsi Bengkulu menjadi salah satu daerah yang terdepan dalam digitalisasi dan elektronifikasi transaksi keuangan daerah di Pulau Sumatra.

BACA JUGA: Penyaluran Kredit Perbankan di Provinsi Bengkulu Terus Tumbuh, Februari 2024 ini Tembus Rp 27 Triliun Lebih

BACA JUGA:Ini Perkembangan Pasar Modal, Sektor Perbankan Serta Kinerja Industri Keuangan di Provinsi Bengkulu Stabil

"Bengkulu berhasil menjadi 2 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera yang telah menggunakan kartu kredit pemerintah yang mendukung penerapan digitalisasi," kata Darjana.

Selain itu, dari 10 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, sudah ada 7 wilayah yang menjadi daerah digital.

"Tercatat sebelumnya 6 kabupaten/kota digital, kini sudah ada peningkatan menjadi 7 daerah," tambah Darjana.

BACA JUGA:Eratkan Silahturahmi, Bank Mandiri Bengkulu Berbuka Puasa Bersama dan Bersenda Gurau dengan Para Wartawan

BACA JUGA:Lagi, Bank Bengkulu Raih Penghargaan TOP BUMD 2024 dan TOP CEO BUMD 2024

Dalam pemanfaatan digitalisasi di lingkungan pemerintahan, seperti penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023, tiga instansi sudah memanfaatkannya, antara lain Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat Provinsi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Masyarakat Provinsi Bengkulu Makin Banyak Menggunakan QRIS dan Digitalisasi Meningkat

"Pada awal tahun 2024, ada tambahan 5 OPD yang menggunakan KKI," tambah Darjana.

Sementara itu, untuk elektronifikasi, lebih didorong pada realisasi bantuan sosial (Bansos), salah satunya melalui penggunaan Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS).

Sumber: