Provinsi Bengkulu Menuju Pembangunan Jangka Panjang yang Inklusif dan Berkelanjutan Hingga 2045

Fraksi Golkar menekankan perlunya memperkuat sektor ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang belum optimal.

Mereka juga menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan dalam RPJPD ini.

Menurut perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Fraksi Gerindra mengusulkan agar Raperda RPJPD mencakup strategi yang lebih konkrit dan terukur dalam pengembangan sektor pariwisata, yang dianggap sebagai salah satu potensi utama daerah.

Pariwisata dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat jika dikelola dengan baik dan terencana.

Fraksi Nasdem menyoroti perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi Bengkulu dalam Raperda RPJPD ini.

Mereka juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pertanian sebagai basis ekonomi utama.

Pemerataan pembangunan dan penguatan sektor pertanian akan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKB mengajukan pendekatan inklusif dalam penyusunan RPJPD, yang memperhatikan aspirasi masyarakat secara luas.

Termasuk dalam aspek keagamaan dan sosial budaya.

Keterlibatan masyarakat luas dan perhatian pada nilai-nilai lokal adalah kunci keberhasilan RPJPD ini.

Rapat paripurna ini menunjukkan betapa pentingnya Raperda RPJPD 2024-2045 dalam mengarahkan pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu.

Dengan berbagai masukan dan pandangan yang komprehensif dari setiap fraksi, DPRD berharap dapat menyusun RPJPD yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa RPJPD disusun dengan maksimal, DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan bertugas merumuskan dan membahas Raperda ini secara lebih mendalam.

Pansus ini akan bekerja secara intensif untuk mengintegrasikan semua masukan dari fraksi-fraksi dan berbagai pihak terkait, guna menghasilkan dokumen RPJPD yang solid dan komprehensif.

Sumber: