APBD Perubahan 2024 Provinsi Bengkulu Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pertama, penyesuaian capaian makro ekonomi Provinsi Bengkulu hingga triwulan kedua tahun 2024.

“Kedua, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan sarana dan prasarana yang telah berjalan pada tahun 2024 ini,” tambahnya.

Ketiga, Rohidin menyebut pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dan terakhir, penggunaan SILPA tahun 2023 untuk menutupi defisit anggaran serta mendukung pembiayaan tambahan dalam realisasi program strategis.

Dalam paparannya, Rohidin juga mengungkapkan proyeksi pendapatan daerah pada perubahan APBD 2024.

Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,1 triliun, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah.

Ia menekankan bahwa kebijakan pendapatan daerah akan tetap fokus pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak, retribusi, dan dana perimbangan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

Pada sisi belanja daerah, Rohidin menjelaskan bahwa total belanja yang direncanakan dalam perubahan APBD 2024 adalah Rp 3,17 triliun.

Anggaran ini dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Alokasi ini dirancang untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Dengan kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah yang ada, kita optimistis dapat menjalankan berbagai program yang telah direncanakan, meski harus ada penyesuaian anggaran pada beberapa sektor,” jelas Rohidin.

Terkait pembiayaan daerah, Gubernur Rohidin memaparkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 68,9 miliar, yang bersumber dari SILPA tahun 2023.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah tidak dianggarkan pada tahun ini, yang berarti seluruh SILPA akan dialokasikan untuk menutup defisit dan mendukung program pembangunan.

Di akhir penyampaiannya, Rohidin menekankan pentingnya pembahasan perubahan APBD dilakukan dengan cepat dan tepat, agar berbagai program prioritas pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan berarti.

Ia berharap seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintah provinsi dapat bekerja sama dalam membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD ini secara efektif dan konstruktif.

Sumber: