Hal yang Perlu Disiapkan Sebelum Dewan Bahas APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Yakni Golkar, PAN, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Nama-nama tersebut nantinya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disahkan melalui Surat Keputusan (SK).

"Surat dari empat partai ini harus disampaikan bersamaan ke Kemendagri agar bisa diproses lebih lanjut. Saat ini, kami masih menunggu dari Gerindra dan PDI Perjuangan, sementara Golkar dan PAN sudah menyerahkan nama-nama kader mereka," jelas Samsu.

Ia menegaskan bahwa meskipun dua partai sudah mengirimkan nama, DPRD tidak dapat mengajukan surat ke Kemendagri jika semua partai belum lengkap.

Walaupun unsur pimpinan definitif DPRD belum terbentuk, Samsu memastikan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 tetap dapat dilaksanakan sesuai aturan.

Mengingat pentingnya pengesahan APBD, setiap fraksi nantinya akan mengutus perwakilannya untuk terlibat dalam proses pembahasan.

Targetnya, APBD 2025 harus disahkan paling lambat akhir November 2024.

"Pembahasan APBD tetap bisa berjalan, meski unsur pimpinan DPRD belum definitif. Masing-masing fraksi akan mengirimkan perwakilan untuk ikut serta dalam pembahasan, karena sesuai aturan, APBD harus disahkan tepat waktu," tegas Samsu.

 Ia menambahkan, proses ini tetap bisa berjalan sejalan dengan dinamika politik di DPRD, asalkan semua pihak berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan masyarakat.

Samsu juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah DPRD, baik dalam pembentukan fraksi, penyusunan tata tertib, maupun pembahasan APBD.

"Kami di DPRD selalu berusaha menjaga transparansi agar masyarakat Bengkulu tahu apa yang kami kerjakan dan bagaimana setiap keputusan yang diambil dapat berdampak positif bagi mereka," katanya.

Ia berharap, dengan pembentukan fraksi yang solid dan sinergi antaranggota DPRD, proses legislasi di Bengkulu dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

"Kami optimis, setelah semua proses ini berjalan, DPRD akan lebih siap menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," pungkas Samsu.

Dengan rencana pengumuman pembentukan fraksi yang tinggal menghitung hari, DPRD Provinsi Bengkulu akan segera memulai berbagai agenda penting yang telah menunggu di depan mata. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembahasan APBD 2025 yang harus segera dimulai agar tidak melewati batas waktu pengesahan. Selain itu, penyusunan tata tertib dan kode etik juga menjadi agenda prioritas, mengingat keduanya merupakan panduan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa DPRD Bengkulu berada dalam periode krusial untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar dan tepat waktu. Sinergi antara partai politik, fraksi, dan pimpinan DPRD sangat diperlukan agar semua proses dapat diselesaikan dengan baik, demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan terbentuknya fraksi-fraksi yang diharapkan akan mengakomodasi berbagai kepentingan politik di Bengkulu, langkah DPRD menuju pembentukan AKD dan pembahasan APBD 2025 menjadi semakin dekat. (wij)DPRD Bengkulu Segera Bentuk Delapan Fraksi,

Sumber: