Usin Prihatin Perlindungan Ketenagakerjaan untuk 30 Ribu Petugas Pemilu Adhoc Masih Rendah

Usin menambahkan, upaya untuk menjamin perlindungan bagi petugas adhoc sebenarnya sudah diatur dalam surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bengkulu. Keduanya mendorong pemberian jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi para petugas adhoc yang mulai bekerja di tahapan pra-Pilkada hingga pasca-Pilkada.

“Surat edaran Mendagri dan Gubernur jelas meminta jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi badan adhoc. Dengan semakin mendekatnya hari pemungutan suara, kerja mereka semakin berat dan risikonya pun semakin tinggi,” tambah Usin.

Diakhir pernyataanmya Usin mendesak KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses perlindungan bagi petugas adhoc. Koordinasi antara pihak-pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan kendala yang ada, terutama di wilayah-wilayah yang belum menerima perlindungan.

“Apabila ada kendala atau hambatan, kami mendorong KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan sekadar kewajiban, tetapi hak bagi setiap petugas adhoc yang telah bekerja keras demi suksesnya Pilkada,” pungkas Usin.

Sumber: