PJs Bupati Seluma Kumpulkan 6 OPD yang Tolak Dana Fiskal Stunting

BACA JUGA:Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Bagikan Seragam Sekolah Gratis

 

Fraksi PDIP juga kembali mempertanyakan adanya pengurangan anggaran dalam KUA-PPAS yang telah disetujui anggota DPRD Seluma Periode sebelumnya di bulan Juli.

"Ini kan aneh. Karena, ketentuan dari RAPBD itu, sudah ada rujukan-rujukan pada Permendagri No. 15 tahun 2024, maka kita berharap ini kembali kita serahkan pihak eksekutif untuk dihitung skala prioritas itu yang seperti apa. Jangan sampai terkesan DPRD selalu tukang pangkas. Kami yang punya aspirasi, maka dengan angka defisit yang sudah diberikan sebesar hampir dari 20 persen, maka apa yang kami harus perbuat terhadap masyarakat," tutur Nofi Erian Andesca.

BACA JUGA:Dinas Perpustakaan Seluma Sosialisasikan Budaya Baca dan Literasi

BACA JUGA:Menteri PDT Berkomitmen Kabupaten Seluma Mendapatkan Perhatian Layak dan Dukungan Optimal

 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pemkab Seluma, Hadianto yang juga selaku Ketua Tim TAPD menjelaskan pada saat KUA-PPAS pada rancangan RAPBD 2025, belum menghitung penambahan pegawai CPNS sekitar 1.350 orang dan PPPK sekitar 1.250 orang, sehingga perlu dialokasikan untuk gaji para ASN baru tersebut.

"Jadi perlu kami sampaikan, pada saat KUA-PPAS itu rancangan RAPBD kita belum menghitung penambahan pegawai. Kita ada penambahan pegawai sekitar lebih 2.500 orang, terdiri CPNS sekitar 1.350 orang dan PPPK sekitar 1.250 orang, jadi kita alokasikan untuk gaji mereka, itupun kita asumsikan paling tinggi sekitar 6 bulan ke depan, sedangkan gaji PPPK itu nantikan sudah kita hitung juga dari 2020 sampai 2024 itu sekitar Rp 67 miliar," sampai Hadianto. 

 

 

 

Sumber: radarbengkulu