Sistem Data BPJS Kesehatan Provinsi Bengkulu Harus Direformasi

 

"Kunci utamanya adalah sinkronisasi lintas instansi agar data peserta BPJS Kesehatan tidak tumpang tindih," lanjut Usin.

 

Politisi Partai Hanura ini, juga menyoroti sejumlah permasalahan yang masih membelit sistem kepesertaan BPJS Kesehatan di Bengkulu, terutama bagi masyarakat miskin. 

 

"Kami menemukan banyak kasus peserta yang dijamin melalui program JKN atau Jamkesda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki status kepesertaan yang mati atau belum terdaftar sama sekali," ujarnya.

 

Ketimpangan data ini, menurut Usin, tidak lepas dari ketidaksinkronan data masyarakat miskin yang dikelola oleh lembaga atau kementerian pusat dan daerah. 

 

"Sebagai contoh, data masyarakat miskin yang dipegang Dinas Sosial sering berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini sangat ironis dan berujung pada masyarakat yang dirugikan," paparnya.

 

 

Selain itu, Usin menyoroti dinamika data kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah. 

 

"Banyak dari mereka yang sudah dipotong gajinya untuk BPJS Kesehatan, tetapi datanya tetap tidak terkelola dengan baik. Ini menunjukkan bahwa data mereka cenderung berubah-ubah dan memerlukan pembaruan berkala," jelas Usin.

Sumber: