Nasib Ribuan Honorer Pemprov Bengkulu Segera Ditentukan Surat Edaran (SE) Nomor 800/4216/BKD/2024

Namun, Sri juga mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 4.000 lebih honorer yang belum terdata di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama terkait validasi data tenaga honorer,” kata Sri.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi, menegaskan bahwa evaluasi ini dilakukan sebagai langkah untuk menata kembali mekanisme tenaga kerja honorer di lingkungan Pemprov Bengkulu.

"Ke depan, kami ingin mekanisme ini lebih tertata dengan baik sesuai arahan pemerintah pusat," ujar Haryadi.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang fokus menghapus status honorer di instansi pemerintah daerah.

Program tersebut diarahkan untuk mengalihkan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Penghapusan honorer ini sejalan dengan kebijakan nasional. Kami berharap semua proses evaluasi dan penataan dapat berjalan lancar, demi mendukung reformasi birokrasi,” imbuhnya. 

Sumber: