Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Perbaikan Jalan dan Revitalisasi Pelabuhan Sejalan

 

RADAR BENGKULU – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.

Pernyataan ini disampaikan Helmi untuk merespons kritik sejumlah pihak yang menilai proyek revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai tidak memiliki arah yang jelas dan sebaiknya anggaran dialihkan ke perbaikan jalan.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Singgah di Bengkulu untuk Jemput Ajudan Pribadi, Warga Kecewa Tak Bisa Bertemu Langsung

“Kita sudah estimasi kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Bengkulu, terutama jalan, mencapai Rp 2,5 triliun. Karena itu, penanganannya dilakukan bertahap dan ditargetkan selesai dalam tiga tahun,” ujar Helmi.

Helmi menambahkan, pada tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 hingga Rp 600 miliar khusus untuk memperbaiki infrastruktur rusak di berbagai wilayah. Ia menyebut, perbaikan jalan tetap dijalankan secara simultan dengan proyek besar lainnya, termasuk revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai.

 

Gubernur Helmi membantah tegas anggapan yang menyebut proyek revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai tidak jelas dan minim manfaat. Ia menekankan bahwa proyek tersebut justru sangat penting dalam mendukung konektivitas dan perekonomian daerah.

 

“Revitalisasi ini bukan proyek sembarangan. Ini upaya mengembalikan fungsi strategis Pelabuhan Pulau Baai sebagai pintu utama perdagangan dan transportasi laut. Jika alur pelabuhan dibiarkan dangkal, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

 

Menurut Helmi, saat ini lebih dari 20 kapal, termasuk kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina dan kapal logistik seperti pengangkut sembako, tidak dapat bersandar di pelabuhan akibat pendangkalan alur. Bahkan kapal penyeberangan dari dan menuju Pulau Enggano pun terpaksa berhenti beroperasi.

 

“Ini bukan soal kapal semata. Kalau kapal logistik tidak bisa masuk, maka distribusi barang terganggu. Dampaknya bisa ke harga bahan pokok, keterlambatan pengiriman, hingga pasokan BBM. Ujungnya adalah ketidakstabilan ekonomi daerah,” papar Helmi.

Sumber: