Pemerintah Daerah yang Tidak Perhatian Dengan NU Berarti Dia Belum Tahu Sejarahnya

radarbengkuluonline.id, Tais - Ketua PWNU Bengkulu Prof Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag menilai masih adanya pemerintah daerah yang memandang remeh keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) di daerah terjadi karena pemerintah daerah belum memahami eksistensi dan sejarah NU.

"Pemerintah daerah yang tidak perhatian dengan NU adalah yang tidak tahu sejarah NU," sampai Ketua PWNU Prof Dr Khairudin Wahid M. Ag saat pelantikan Pengurus PCNU periode 2025-2030 di MDTA Miftahul Ulum Desa Purbosari, Kecamatan Seluma Barat pada Minggu (29/6).

BACA JUGA: Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Harus Tepat Sasaran

 

Pernyataaan itu juga mengindikasikan adanya hubungan antara pemahaman sejarah NU dengan kepedulian pemerintah daerah terhadap organisasi tersebut.

Secara sederhana, pernyataan itu menyiratkan bahwa jika pemerintah daerah memahami sejarah NU, maka mereka akan lebih perhatian terhadap NU.

BACA JUGA: PMJB Seluma Gelar Kenduri dan Jamasan, Peringati Malam Satu Suro

Suasana Pelantikan Pengurus PCNU Seluma Periode 2025-2030-Wawan-Radar Bengkulu

" NU (Nahdlatul Ulama) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. NU sebagai organisasi yang menganut paham Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja) dan memiliki tradisi bermazhab sangat berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik melalui laskar perjuangan fisik maupun dakwah. Bahkan NU lahir sebelum kemerdekaan.  Setelah kemerdekaan, NU juga terlibat dalam dinamika politik dan pembangunan bangsa," sampai Khairudin Wahid.

Jika pemerintah daerah memahami sejarah NU, termasuk peran pentingnya dalam sejarah bangsa dan kiprahnya dalam masyarakat, maka mereka diharapkan akan lebih perhatian dan peduli terhadap NU.

BACA JUGA:Diduga Peras Kepala Puskesmas Rp 25 Juta, Kejari Seluma OTT Oknum LSM

 

Perhatian ini bisa berupa dukungan terhadap program-program NU, kerjasama dalam pembangunan daerah, atau pengakuan terhadap peran NU dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan sosial.  

 

Sumber: