"Karena, akan percuma nantinya, kalau kita ajukan kembali ke Pemerintah Pusat, sedangkan didalam Dapodik pelaporan persentase kerusakan mereka tidak memenuhi standarnya. Sebenarnya, 75 persen ataupun 80 persen tingkat kerusakan,ternyata didalam laporan Dapodiknya dibawah 25 persen ataupun nol,"papar Lusi.
Laporan Dapodik ini sangat mempengaruhi, apakah sekolah itu bisa mendapatkan bantuan dari pusat apa tidak. Karena, penilaian Pemerintah Pusat berangkat dari laporan yang disampaikan. Itulah yang terpenting, mengapa Kepala Sekolah dan Operator harus mampu menguasai dari fungsi laporan aset Dapodik tersebut.
BACA JUGA:Hasil Sensus Disesalkan, Ini Faktanya Angka Kemiskinan di Bengkulu Selatan Sudah Turun
"Walaupun memang kita prihatin melihat kondisi kerusakan tersebut, kalau nantinya dalam laporan aset di Dapodiknya tidak sesuai dengan fakta, bahkan tingkat kerusakannya dilaporkan dibawah 25 persen, artinya Pemeintah Pusat beranggapan kerusakan tersebut bisa saja ditanggulangi oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Maka, dengan laporan seperti itu, tidak akan pernah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK),"pungkas Lusi.