Dengan pembentukan Joint Fisher Company dan keterlibatan semua pihak, harapannya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dapat segera terealisasi, mengembalikan kedalaman alur yang ideal, dan memastikan keberlanjutan aktivitas pelabuhan tanpa hambatan teknis.
Langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Bengkulu di sektor logistik dan perdagangan. Sekaligus, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat.
“Progres terkini, kami sudah sepakat akan membentuk Joint Fisher Company yang melibatkan para pengusaha pelabuhan, PT. Pelindo, dan idealnya juga BUMD Bengkulu. Perusahaan ini nantinya yang akan memiliki izin dan melaksanakan pengerukan,” ujar Sutarman.
Namun, proses pengerukan alur ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah penetapan alur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang belum dilakukan.
Kondisi ini menghambat upaya pengerukan. Karena, regulasi mengharuskan penetapan resmi sebelum pengerukan bisa dimulai.
Selain itu, Sutarman juga menjelaskan bahwa keterlibatan BPKP sebenarnya dijadwalkan pada tahap kelima dari keseluruhan proses pengerukan. Namun, atas permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, BPKP dilibatkan sejak tahap pertama untuk mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.
“Awalnya, BPKP akan dilibatkan pada tahap kelima, tapi karena Pemprov ingin mempercepat pengerjaan, mereka akhirnya dilibatkan sejak tahap pertama,” tambah Sutarman.
Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu, Muhammad Israyadi, SH, MH, mengungkapkan bahwa sedimentasi di alur Pelabuhan Pulau Baai sudah sangat tinggi.