Kondisi yang dihadapi oleh para pengusaha Pertashop saat ini dinilai sulit. Dengan harga Pertamax dan Dexlite yang lebih tinggi dibandingkan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar, mereka merasa kalah saing dengan pengecer-pengecer BBM yang menjual jenis BBM bersubsidi tersebut secara bebas.
“Banyak pengecer yang menjual Pertalite dan Bio Solar dengan harga jauh lebih rendah. Mereka menjualnya di sepanjang jalan, dan kami tidak tahu dari mana mereka mendapatkan pasokan BBM bersubsidi ini. Kondisi ini jelas membuat usaha kami tidak kompetitif,” jelas Steven.
Steven melanjutkan bahwa dampak dari persaingan yang tidak seimbang ini mulai terasa pada kondisi keuangan para pengusaha Pertashop.
Omzet yang rendah membuat banyak dari mereka kesulitan untuk membayar angsuran kredit di bank, bahkan beberapa terancam mengalami penyitaan aset karena gagal bayar.
"Alih-alih mendapatkan keuntungan, kami justru berada di ambang kebangkrutan. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kami sebagai pengusaha kecil yang telah berupaya membangun usaha dengan jerih payah," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Steven dan rombongan menyampaikan beberapa aspirasi kepada Presiden, dengan harapan adanya solusi yang konkret.
Pertama, HPMPI meminta pemerintah untuk menetapkan kebijakan harga BBM yang lebih adil, dengan disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi tidak lebih dari Rp1.500 per liter.
Kebijakan ini diharapkan mampu membuat harga BBM lebih terjangkau dan meminimalisir ketimpangan di pasar.
Selain itu, mereka juga meminta adanya relaksasi angsuran bagi pengusaha Pertashop yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman bank lainnya. Menurut Steven, ini akan memberikan ruang bagi pengusaha untuk tetap beroperasi dan memperbaiki kondisi keuangan mereka tanpa harus dikejar oleh ancaman gagal bayar.
“Kami butuh relaksasi angsuran agar kami bisa terus menjalankan usaha ini tanpa beban yang terlalu berat dari sisi perbankan,” katanya.
Steven juga mengusulkan agar diadakan Focus Group Discussion (FGD) lintas kementerian, yang melibatkan BUMN, ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri. FGD ini akan menjadi forum diskusi yang bisa menghasilkan kebijakan sinergis untuk mendukung keberlangsungan usaha Pertashop.
"Kami berharap, dengan adanya koordinasi lintas kementerian, akan ada kebijakan yang lebih berpihak pada kami para pengusaha kecil,” imbuh Steven.