Selain itu, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi perhatian. Program-program seperti peningkatan fasilitas sekolah, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Jika evaluasi Kemendagri berjalan lancar tanpa revisi signifikan, maka APBD 2025 dapat segera diundangkan dan mulai direalisasikan pada awal tahun depan. Hal ini akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat dan pelaku ekonomi di Bengkulu, yang berharap pada keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi.
Dengan proses yang masih berlangsung, Pemprov Bengkulu meminta semua pihak untuk bersabar dan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah.
"Kita semua berharap APBD ini bisa segera dijalankan demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu," pungkas Haryadi.