Ketidakpastian nasib tenaga honorer ini menjadi tantangan bagi Pemprov Bengkulu. Meski sebagian sudah terakomodasi melalui pengangkatan PPPK, masih banyak yang menggantungkan harapan agar ada solusi bagi mereka yang belum terdaftar atau gagal dalam seleksi sebelumnya.
Sri menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memastikan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK dilakukan secara adil dan transparan.
Ia juga berharap agar PP yang mengatur kebijakan ini segera diterbitkan, sehingga kejelasan status tenaga honorer bisa terwujud.
“Kita berharap PP segera keluar agar semuanya jelas. Ini penting supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” tandasnya. (wij)