APBD Bengkulu Mulai "Sembuh" di Tangan Helmi-Mian, Masyarakat akan Nikmati Jalan Mulus

 

Melihat kondisi itu, Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Ir. H. Mian langsung ambil tindakan. Rizqi menyebut, Gubernur memerintahkan pihaknya untuk "mengobati" APBD yang tak sehat itu.

Namun belum sempat bergerak penuh, muncul tantangan baru: Perpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 29/2025 yang memotong transfer pusat ke daerah hingga Rp 172 miliar.

BACA JUGA:Rencana Mess Pemda Provinsi Menjadi Kantor Walikota Bengkulu Mendapat Dukungan Warga

 

"Kita terpaksa berpikir keras untuk menambal anggaran pusat yang hilang." 

Solusinya: efisiensi besar-besaran. Anggaran makan minum dipangkas 30 persen, publikasi 88 persen, dan perjadin 58 persen. Bahkan, rencana pembelian kendaraan dinas digeser untuk membeli mobil ambrol guna pengangkutan sampah.

BACA JUGA:Program SPHP Beras Digelar Akhir Juni 2025

 

Hasil efisiensi mulai terasa. Anggaran pemeliharaan jalan tahun 2025 naik drastis, 149 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu. Belanja modal untuk jalan, jembatan, dan irigasi melonjak 245 persen hingga mendekati Rp 600 miliar—semuanya murni dari APBD tanpa bantuan pusat.

Tak hanya itu, belanja untuk pembangunan gedung kesehatan naik ke Rp 61,2 miliar, rehabilitasi sarana dan prasarana SMA/SMK mencapai Rp 16 miliar, pengadaan ambulan gratis Rp 39 miliar, serta dukungan untuk pengelolaan sampah sebesar Rp 6,4 miliar.

BACA JUGA:Pejabat Eselon II di Bengkulu Dinonaktifkan, Pemprov Klaim Sudah Sesuai Prosedur

 

"Untuk pelayanan publik, kita mampu alokasikan 42 persen dari APBD 2025. Itu melampaui batas minimal 40 persen sesuai UU No 1 Tahun 2022." 

 

Sumber: