Banner disway

Gubernur Bengkulu: SILPA Rp 120 Miliar Harus Kembali ke Rakyat

Gubernur Bengkulu: SILPA Rp 120 Miliar Harus Kembali ke Rakyat

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan-Windi Junius-radarbengkulu

radarbengkuluonline.id — Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan tak mau anggaran sisa belanja daerah menguap tanpa manfaat. Ia memastikan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang nilainya mencapai Rp 120 miliar akan difokuskan untuk program-program yang berdampak langsung bagi rakyat.


Pernyataan itu disampaikan Helmi seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (23/6). Ia menegaskan bahwa penggunaan SILPA bukan sekadar menambal anggaran, tetapi harus diarahkan pada sektor-sektor vital yang menyentuh kehidupan masyarakat.

BACA JUGA:Inilah Kandidat Calon Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu Periode 2025-2030

 


“Masih banyak program yang belum tuntas. Seperti pembangunan infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai kabupaten. Itu yang akan jadi prioritas. Tapi semua akan kita lihat secara objektif,” ujar Helmi.


Ia menyebut, selain jalan, sektor pelayanan kesehatan juga akan diperkuat melalui alokasi SILPA. Termasuk rencana penambahan armada ambulan dan perbaikan layanan di rumah sakit milik Pemprov.

BACA JUGA:Pemkab Akan Gelar Car Free Day, Meriahkan HUT Kabupaten Bengkulu Utara ke- 66

 


“Pokoknya semuanya kembali ke rakyat. Mau infrastruktur, layanan rumah sakit, atau bantuan sosial. Kita ingin setiap rupiah dari SILPA itu tepat guna dan tepat sasaran,” tegas Helmi.


Meski jumlah SILPA cukup besar, tidak semuanya bisa diformulasikan ulang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM, mengungkapkan bahwa sebagian dana tersebut merupakan anggaran yang memiliki peruntukan khusus dan tidak bisa dialihkan.

BACA JUGA:Nasabah Bank Sampah Lempuing Miliki Saldo Tabungan Sampai Rp 5 Jutaan

 


“Dari Rp 120 miliar itu, sebagian adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran BLUD dari dua rumah sakit, yakni RSUD M. Yunus dan RSKJ Soeprapto. Itu harus kembali ke posnya masing-masing,” jelas Sumardi.

Hal ini membuat ruang fiskal Pemprov dalam menyusun perubahan APBD menjadi lebih terbatas. Namun, Sumardi tetap yakin sisa anggaran yang bisa digunakan tetap cukup untuk membiayai beberapa program strategis.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: