Gubernur Bengkulu: SILPA Rp 120 Miliar Harus Kembali ke Rakyat

BACA JUGA:Info Pelantikan Teuku Zulkarnain Menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu

 

“Intinya, kita ingin agar alokasi yang tersedia ini digunakan seefektif mungkin. Jangan sampai SILPA malah jadi indikasi lemahnya serapan anggaran,” tambahnya.

Gubernur Helmi Hasan pun kembali menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia tak ingin ada ruang bagi pemborosan atau kegiatan yang tidak berdampak nyata.

BACA JUGA:Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Segera Lakukan Titik Nol Pengerjaan Infrastruktur Jalan

“Kita akan awasi ketat. Tidak ada lagi proyek asal jadi atau kegiatan seremonial yang tidak penting. Fokus kita bantu rakyat, bukan menyenangkan pejabat,” ujarnya.

Ia juga mengajak DPRD dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan SILPA ini, agar tidak melenceng dari tujuan utama pembangunan.

BACA JUGA:Pejabat Eselon III di Provinsi Bengkulu Terlibat Siraman Uang Pemenangan Rohidin

“Keterlibatan masyarakat dan DPRD penting. Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat. Maka harus digunakan untuk rakyat,” tegas Helmi.

Tantangan: Serapan Lambat, Harapan Tinggi
Meski sudah ada rencana pemanfaatan, realisasi SILPA tetap menghadapi tantangan klasik: lambatnya serapan anggaran dan birokrasi yang kaku. Banyak program yang terhambat karena proses administrasi yang berbelit, atau bahkan gagal jalan karena lelang yang molor.

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Laksanakan Pemilihan Kepala SMA/SMK Secara Terbuka dan Transparan

Analis kebijakan publik dari Universitas Bengkulu, Rahmat Hidayat menilai Pemprov harus berani memangkas prosedur yang tidak perlu dan lebih aktif memonitor pelaksanaan di lapangan.

“Kalau tidak ada perubahan dalam cara kerja, kita hanya akan mengulang pola yang sama tiap tahun. SILPA besar, realisasi kecil, dampak ke rakyat minim,” ujarnya.

BACA JUGA:Bapenda Provinsi Bengkulu Klaim Masyarakat Makin Patuh Bayar Pajak

Dalam forum paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu juga menyampaikan hasil pembahasan mereka bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Juru Bicara Banggar, H. Suharto, SE, MBA, menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai Rp 3,19 triliun, sementara belanja hanya Rp 3,12 triliun.

“Selisih antara pendapatan dan belanja itulah yang menjadi SILPA kita. Tapi kami ingatkan, penggunaannya harus dirancang secara cermat agar hasilnya betul-betul dirasakan masyarakat,” kata Suharto.

Sumber: