DPR Minta BGN Tentukan Dapur MBG Berdasarkan Data Penerima Manfaat

radarbengkuluonline.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyusun kebijakan berdasarkan data penerima manfaat. Menurutnya, penentuan jumlah dan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah.

Seperti dikutip dari laman harian disway, Edy mengatakan, kepemimpinan baru BGN perlu lebih dulu memastikan jumlah penerima manfaat MBG secara nasional. Data tersebut kemudian dipetakan hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sebelum menentukan kebutuhan dapur di masing-masing wilayah.

BACA JUGA:DPPKBP3A Bengkulu Selatan Perkuat Koordinasi dan Sinergi Soal Keluarga Berencana

"Jumlah penerima manfaatnya dipastikan dulu. Dari situ dipetakan lokasinya di seluruh Indonesia. Baru kemudian ditarik berapa kebutuhan dapur di masing-masing wilayah," ujarnya. 

Lebih lanjut Edy mengatakan, BGN tidak perlu memulai pendataan dari awal. Menurutnya, sejumlah kementerian sudah memiliki data yang bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program. Data siswa, misalnya, dapat diperoleh melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara data ibu hamil berisiko tinggi dan ibu menyusui telah dimiliki Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). 

Di samping itu, data penduduk desil satu hingga lima dapat diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun data balita yang mengalami malnutrisi serta informasi lain yang berkaitan dengan gizi dapat dihimpun melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut Edy, penyusunan kebijakan sebaiknya dilakukan setelah seluruh data tersebut dipastikan dan tervalidasi. Dengan begitu, penentuan jumlah SPPG maupun kebutuhan anggaran memiliki dasar yang jelas.  "Datanya dulu yang dikuatkan baru kebijakannya. Jangan dibalik," katanya.

Kemudian, Edy juga menyoroti mitra yang telah membangun SPPG, tetapi belum memperoleh kepastian kerja sama dengan BGN. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian agar para mitra mengetahui tindak lanjut dari investasi yang telah dilakukan.

"Harus ada komunikasi yang jelas. Kalau memang masih dibutuhkan, segera dipastikan kerja samanya. Tetapi kalau ternyata jumlah dapurnya melebihi kebutuhan, pemerintah perlu mencarikan solusi yang baik," ujarnya.

Selain perencanaan, Edy menilai pengawasan pelaksanaan MBG juga perlu diperkuat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu dilibatkan karena lebih memahami kondisi di lapangan.  Ia mengatakan keterlibatan pemerintah daerah penting sejak proses pendataan, pembangunan SPPG, hingga operasional dapur. Dengan cara itu, BGN akan lebih mudah memastikan jumlah dapur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

"Tanpa melibatkan pemerintah daerah, akan sulit bagi BGN mengawasi seluruh pelaksanaan program dari pusat," katanya.(*) 

Sumber: