Itwasda Polda BengkuluTemui Bupati Kepahiang

radarbengkuluonline.com, KEPAHIANG-Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Bengkulu menemui Bupati Kepahiang kemarin. Ini dilakukan untuk membahas persiapan pencanangan Kabupaten-Kota bebas pungli. Ia  disambut lanngsung oleh Bupati Hidayatullah Sjahid di ruang kerja Bupati Kepahiang, Senin (10/01/2022) pagi. Irwasda Polda Bengkulu, Kombes Pol Asep Teddy Nurrasyah, S.IK, MM saat diwawancarai menyampaikan, giatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas dalam hal pembahasan dan menerima saran masukan terhadap rencana kegiatan Unit Pemberantasan Pungli serta pembahasan kegiatan optimalisasi sosialisasi sebagai bentuk pencegahan adanya Pungli.

BACA DULU: Sempat Diremehkan, Indonesia Bangun Kawasan Industri Hijau Terbesar di Dunia "Ya, yang pertama kita silaturahim sama Bupati. Selain itu dalam jangka pendek kita akan membuat terobosan baru bagaimana Kabupaten Kepahiang ini bebas dari Pungli. Bulan Maret nanti sudah dicanangkan oleh Bupati. Mudah-mudahan kegiatan tersebut didukung oleh masyarakat di Kabupaten Kepahiang," ujar Asep. Saat ditanya langkah-langkah apa saja yang akan dilaksanakan agar pungli bisa ditekan? Lanjut Asep Teddy,  salah satunya berkoordinasi dan sering apa yang harus dipersiapkan. Yang paling penging pada awal bulan Februari nanti mudah-mudahan dikudung oleh seluruh stakeholder, OPD maupun tokoh masyarakat di Kabupaten Kepahiang.

BACA JUGA: “PR” Besar Wisata Medis Mengembalikan Kepercayaan Rakyat Sendiri Sementara itu,  Bupati Kepahiang, Dr. Ir Hidayatullah Sjahid,  MM, IPU,  juga menangapi. "Ya,  kita kedatangan tamu Irwasda Polda Bengkulu dalam rangka menjajaki apakah di Kabupaten Kepahiang sebagai projek atau contoh saber Pungli ini. Dalam kesempatan ini kita berharap apa-apa yang digariskan nanti bisa kita persiapkan. Mudah-mudah di Kepahiang ini bisa dijadikan sebagai contoh saber Pungli," ujar Hidayat.

PERLU DIBACA: PDIP Siapkan Kader Terbaik di Pilpres 2024 Lanjutnya, sebagai contoh saber Pungli, tentu ini tidak mudah. Pertama, bagaimana di sektor perizinan, pelayanan publik, barang dan jasa dan terakhir terkait dengan mutasi. Ini sangat rawan terjadi pungli. Ini yang perlu didukung. Bupati tidak bisa sendiri mengatasi terjadinya pungli. Perlu kerjasama dari pihak keamanan.(crv).

Sumber: