Realisasi Pajak Rendah, Butuh "CCTV" Awasi Galian C, Pemkab Berharap Kesediaan Pihak Ini

 

"Intinya, Pemkab butuh data pembanding berapa sebenarnya material yang terjual dari setiap quari. Kalau ada data itu, kita bisa menekankan ke usaha galian C kalau pajak yang mereka harus bayar, sekian. Tinggal total jumlah kubikasi material terjual kali Rp 4.000 per kubik," bebernya. 

 

Deftri menambahkan, personel BKD sangat terbatas. Sehingga sulit untuk melakukan pengawasan galian C. Sebab itulah ia berharap, desa yang lebih aktif melakukan pengawasan.

 

"Kalau pajak MBLB ini besar, DBH untuk desa juga besar. Dananya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa atau kegiatan desa," ujarnya. 

 

Sebagai contoh, lanjutnya lagi. Pada tahun 2021 lalu, realisasi pajak galian C yang beroperasi di wilayah Desa Talang Sepakat, Kecamatan V Koto sebesar Rp 161,7 juta. Pemerintah desa setempat menerima DBH sebesar Rp 56,6 juta. 

 

Kemudian Desa Talang Arah mendapat DBH pajak galian C sebesar Rp 29 juta dari realisasi pajak dari galian C di desa itu sebesar Rp 83,1 juta. 

 

"Dua desa itu paling besar menerima DBH dari pajak galian C. Pembagiannya sudah dilaksnakan Desember 2022 lalu," terangnya. 

 

Ditambahkannya, untuk realisasi pajak galian C pada tahun 2022 lalu mencapai Rp 804.638.504. 

 

Sumber: