Berapa Kuota Bio Solar untuk Provinsi Bengkulu Tahun 2024? Berikut Rinciannya

RADAR BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima Surat Penyampaian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) pada akhir Desember tahun lalu.

 

Menurut surat tersebut, Kuota Bio Solar Subsidi untuk Provinsi Bengkulu tahun 2024 dialokasikan sebanyak 107.213 Kilo Liter, mengalami peningkatan dari kuota tahun 2023 yang hanya mencapai 99.409 Kilo Liter.

 

Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mengonfirmasi peningkatan tersebut, menyebutkan, "Alhamdulillah, kuota Bio Solar kita tahun ini mengalami peningkatan, ada penambahan sekitar 8%, sebagaimana kuota di 2023, yang pendistribusiannya dilakukan oleh Pertamina."

BACA JUGA:Begini Isi Surat Edaran Gubernur Larang Truk Tambang dan Perkebunan Isi Solar Subsidi, Tapi Sudah Dicabut

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Membagikan 877 Rice Cooker Gratis, Tapi Kaur dan Mukomuko Tidak Dapat

Denni menegaskan pentingnya penyaluran BBM Subsidi yang tepat sasaran, khususnya untuk perusahaan besar di sektor angkutan batu bara, tambang Galian C, dan sawit, yang seharusnya tidak berhak memakai BBM subsidi. "Perusahaan-perusahaan angkutan batu bara, Galian C, dan Sawit tidak boleh menggunakan BBM subsidi," tambah Denni.

 

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap agar kendaraan angkutan pribadi juga memiliki lisensi dari perusahaan pertambangan atau perkebunan saat mengangkut hasil material pertambangan. Denni menjelaskan, "Kendaraan pribadi yang mengangkut material pertambangan dan pertanian harus memiliki lisensi dari perusahaan tersebut."

BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Instruksikan Dinas Agar Cepat Menggunakan APBD 2024, Ada Apa Ya?

BACA JUGA:Mengapa Pemprov Bengkulu Larang Truk Isi BBM Solar Subsidi? Simak Disini Penjelasannya

Dengan langkah ini, diharapkan penyaluran BBM subsidi dapat benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Denni menutup pembicaraannya dengan mengungkapkan,

"Tujuannya, supaya kita tahu persis mana masyarakat yang mengangkut pertambangan dan pertanian, dan mana masyarakat yang tidak. Artinya, jika mengangkut hasil pertambangan, harus pakai non-subsidi, dan jika tidak, baru menggunakan BBM subsidi."

Sumber: