Wakil Ketua DPD RI Belum Membahas Wacana Pemakzulan Presiden Joko Widodo

 

 

RADAR BENGKULU - Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang diinisiasi oleh kelompok yang mengatasnamakan Petisi 100 saat ini hangat dibicarakan di parlemen, namun menurut anggota DPD RI Sultan B Najamudin bahwa belum ada pembahasan tentang hal itu. Sehingga isu inipun berkembang ditangan masyarakat beberapa hari terakhir ini. 

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah H. Sultan Bachtiar Najamudin, S.Sos. M.Si, dengan adanya wacana dari kelompok sipil untuk pemakzulan, sedangkan saat ini tensi politik sedang tinggi, maka berpotensi akan mempengaruhi situasi politik saat ini. 

Untuk itu, putra asli Bumi Raflesia ini menyarankan kepada kelompok masyarakat tersebut untuk menurunkan temperaturnya dalam wacana pemakzulan tersebut.

"Jadi saya berpendapat begini. Situasi politik kan sedang tinggi -tingginya temperaturnya. Soal beda pilihan, itu bisa. Tapi kalau bisa saya menyarankan kepada teman-teman punya ide itu bisa temperaturnya dijaga dulu," harap Sultan.

BACA JUGA:Ini Bukti TNI AD di Provinsi Bengkulu Peduli Kelestarian Alam, 4000 Pohon Ditanam

BACA JUGA:Upaya PUPR Provinsi Bengkulu Mengatasi 3 Titik Longsor di Jalan Lintas Nasional

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Jalani Pesan Presiden RI Joko Widodo, Pemilu 2024 Jangan Golput

Ditambahkan Sultan, dengan situasi politik yang sedang tinggi, namun secara bersamaan adanya isu yang melebar ke arah ke pemakzulan, ditakutkan ada pihak yang memanfaatkan situasi, sehingga terjadi kisruh ditengah masyarakat. Sehingga, apa yang sudah dibangun selama ini, akan kembali ke sideback.

"Karena keberhasilan ekonomi itu sangat ditemukan oleh kestabilan politik," tegas Sultan.

 Sultan menyatakan, secara kelembagaan DPD RI belum membahas isu tersebut. Namun dirinya memastikan untuk menyikapi isu itu anggota DPD tidak akan satu suara.

"Saya pastikan tidak akan satu suara (Anggota DPD RI). Karena, banyak juga anggota DPD punya pandangan yang sama dengan yang lain," ujarnya.

Namum Sultan, menyakini bahwa untuk membangun Indonesia dengan baik apabila stabilitas politik di Indonesia terkendali. Namun jika stabilitas politik malah sebaliknya, maka Indonesia akan dipastikan  pada situasi yang sulit.

Sumber: