Lebih dari 97 Ribu Keluarga di Bengkulu Berisiko Stunting, Pemerintah Terapkan Langkah Strategis

RADAR BENGKULU - Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 97 ribu keluarga di Provinsi Bengkulu berisiko mengalami stunting.

Hal ini berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga (PPK-2023) yang melibatkan berbagai tingkat kesejahteraan dan daerah di Bengkulu.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhari, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan intervensi terhadap keluarga-keluarga yang berisiko mengalami stunting.

BACA JUGA:Informasi Lengkap Biaya Zakat Fitrah Tahun 2024 Semua Kabupaten di Provinsi Bengkulu

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Terbatas Anggaran Mendukung Atlet di PON Aceh - Sumut Tahun 2024, Butuh Bantuan Swasta

"Kami fokus pada intervensi terhadap keluarga-keluarga tersebut melalui tiga upaya utama," ujar Zamhari.

Pertama, intervensi dilakukan pada wanita sebelum hamil dengan memberikan tablet tambah darah (TTD) secara mingguan, aktivitas fisik, dan konsumsi makanan bergizi.

Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dilakukan untuk memastikan gizi dan zat besi tercukupi.

Kemudian, pemberian makanan tambahan protein hewani pada anak usia 6-24 bulan dilakukan untuk mengatasi stunting, yang umumnya meningkat pada usia tersebut akibat kekurangan protein hewani.

BACA JUGA:8 Fakta Mengejutkan Tentang Anak Kucing yang Mungkin Tidak Disadari Banyak Orang

BACA JUGA:Warga Mukomuko Takbir Sebelum Robohkan Reklame Penginapan Nibung 88 yang Diduga Jadi Sarang Maksiat

Zamhari juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam program percepatan penurunan stunting di Bengkulu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sementara itu, target penurunan stunting di Provinsi Bengkulu untuk tahun 2024 adalah 12,55 persen.

Upaya strategis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, salah satunya melalui pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2024 bersama stakeholder terkait.

Sumber: