Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Laporan Kinerja Gubernur Tahun 2023

RADAR BENGKULU - Dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu tahun 2023, terungkap sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Juru Bicara DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, dari 35 rekomendasi yang diajukan, beberapa poin krusial menyoroti pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, terutama dalam hal pengelolaan anggaran publik.

BACA JUGA:Ini 2 Alasan Kucing Membawakan Tuannya Hewan Mati, Seperti Tikus ataupun Serangga, Bukan Karena Lapar

BACA JUGA:Soal Dugaan Korupsi Anggaran Rp 30 M di Setdakab Mukomuko, Para Pejabat Banyak Dipanggil Jaksa, Ini Kata Sekda

Salah satu contoh yang diungkapkan adalah kasus di Dinas Sosial, di mana anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit tidak terealisasi sepenuhnya, menimbulkan pertanyaan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

"Contoh, terdapat kasus di mana anggaran sebesar Rp51 miliar dialokasikan untuk pembangunan di rumah sakit, namun pada akhirnya hanya sebesar 46,5 miliar yang terealisasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, DPRD Provinsi Bengkulu menyoroti kasus pemutusan hubungan kerja dalam proyek pembangunan, yang menandakan adanya ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan proyek yang matang guna mencapai target yang ditetapkan.

"Penting untuk memastikan bahwa perencanaan proyek matang sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan," terangnya.

BACA JUGA:BI Provinsi Bengkulu dan KDEKS Halal Fair dan UMKM Expo Digelar di Halaman Berendo Masjid Agung At-Taqwa

BACA JUGA:Sefty Yuslinah Masuk Penjaringan Calon Walikota Bengkulu dari PAN,Kandidat Calon Walikota Lain Mesti Hati-Hati

Diharapkan dengan catatan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu, pelaksanaan program dan proyek pembangunan di masa depan akan lebih terukur, efisien, dan dapat meminimalisir risiko ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

Ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang optimal untuk kemajuan daerah Bengkulu. 

Sumber: