Bupati Lismidianto Hadiri Rakerda Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bengkulu

RADARBENGKUKU - Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kaur, H. Lismidianto  SH. MH menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting se-Provinsi Bengkulu tahun 2024 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Ballroom Hotel Mercure, Rabu, 8 Mei 2024.

Rakerda ini dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah, Bupati Kaur H. Lismidianto SH.MH, Asisten III Setda Kaur Ir. Herwan M.Si  dan Kepala Daerah Se-Provinsi Bengkulu dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG sekaligus membuka acara dengan Tema "Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting."

  BACA JUGA: Bupati Kaur Ikut Rakor Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi se-Provinsi Bengkulu

   

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. dr. Hasto Wardoyo Sp.OG menyampaikan, menjelang Indonesia Emas, SDM Indonesia harus berkualitas. Oleh karena itu, pencegahan stunting ini menjadi sangat penting. Pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai salah satu pilar pencapaian visi Indonesia 2045. Hal ini harus dijalankan dengan pelaksanaan program kolaboratif dan tepat sasaran. 

"Angka prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia tahun 2023 justru mengalami kenaikan 0,446. Karena itu ditekankan, perlunya fokus kepada sasaran super prioritas," ujarnya.

 BACA JUGA:Polres Kaur Berikan Rasa Aman Saat Ibadah di Pospel HKBP

   

Dijelaskannya, tahun 2020 di Bengkulu betul-betul defensi rasionya meningkat. Karena, jumlah remaja produktif — semakin berkurang, sedangkan populasi lansia mendominasi. Kita berharap pemerintah dapat lebih menggalakkan lagi program KB. Apabila KBnya bagus, risiko stuntingnya kecil.

"Bantuan DAK Non Fisik Sub Bidang KB, Hasto mengatakan uang tersebut dapat dipergunakan untuk uang saku, uang transport atau uang pulsa tim pendamping keluarga yang terus bekerja di lapangan melakukan pemantauan, penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan intervensi bisa dipergunakan sebaik mungkin," katanya.

BACA JUGA:Saat Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria , Ini Harapan BPN Kaur

 

Selanjutnya, Ketua TPPS Provinsi Bengkulu, DR. H. Rosjonsyah menyampaikan, rapat kerja daerah ini dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka kemajuan Provinsi Bengkulu ke depannya. Khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu.

"Pemerintah juga mengajak semua pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergitas sekaligus penguatan komitmen dalam penurunan stunting."

Sumber: radarbengkulu