Ini Respon Bawaslu Provinsi Bengkulu Tentang Kericuhan di Debat Perdana Pilgub

 

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, Teuku Zulkarnain. Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara seharusnya tegas melarang atribut kampanye sejak awal, bukan media yang bertindak sebagai penghalang. Ia mengungkapkan bahwa media lah yang mencegah masuknya atribut tersebut, bukan KPU, yang menurutnya menjadi penyebab miskomunikasi.

 

“Jadi, faktanya alat itu bisa masuk ke dalam arena. Jika memang dilarang, seharusnya KPU melarang sejak awal, bukan dari pihak media. Ini yang membuat teman-teman heran, kenapa justru media yang melarang?” ujarnya dengan nada bertanya.

 

Teuku Zulkarnain juga menambahkan bahwa kartu identitas (ID card) yang berisi tata tertib baru dibagikan sesaat sebelum acara dimulai, sehingga banyak pendukung yang tidak sempat membaca aturan yang berlaku. “Banyak teman-teman yang baru menerima kartunya di lokasi acara, bukan di rumah atau di kantor. Akibatnya, atribut sudah dibawa dari awal dan sulit dikendalikan,” jelasnya.

 

Meski demikian, Teuku Zulkarnain memastikan bahwa dalam debat-debat selanjutnya, pihaknya akan mematuhi aturan yang sudah diketahui bersama. “Kalau dari awal kita tahu bahwa atribut dilarang, tentu kami akan mengingatkan semua pendukung untuk tidak membawanya,” pungkasnya. (wij)

Sumber: