Terjadi Defisit Anggaran Sebesar Rp 76 Miliar di APBD provinsi Bengkulu

“Kami berharap Silpa tahun 2024 dapat menjadi solusi utama untuk menutupi defisit anggaran ini. Jumlahnya memang belum dapat dipastikan saat ini, tetapi kami optimistis bahwa sumber ini bisa membantu menyeimbangkan APBD 2025,” ujar Edwar saat memberikan keterangan kepada awak media.

 

Ia juga menegaskan bahwa defisit sebesar Rp 76 miliar masih dalam batas wajar dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, jika Silpa tidak mencukupi, pemerintah provinsi perlu mencari alternatif lain untuk menutup kekurangan tersebut.

 

“Kami juga membuka opsi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk menutupi defisit ini. Harapannya, semua pihak dapat bekerja sama memastikan stabilitas anggaran,” tambahnya.

 

Dalam pembahasan APBD 2025, perhatian khusus juga diberikan pada program 100 hari kerja Gubernur terpilih Helmi Hasan. Program ini meliputi pengadaan ambulans, pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan BPJS gratis bagi masyarakat kurang mampu.

 

Edwar menyampaikan bahwa gubernur terpilih telah menitipkan agar program-program prioritas tersebut diakomodasi dalam APBD 2025. 

 

“Gubernur terpilih, Helmi Hasan, telah meminta agar anggaran untuk program 100 hari kerja disiapkan dengan baik, sehingga program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Edwar.

 

Program 100 hari kerja dianggap sebagai langkah awal untuk merealisasikan visi dan misi gubernur baru. Pengadaan ambulans, misalnya, diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Sementara itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

 

“Pemerintah provinsi harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program-program ini benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sumber: