Gubernur Bengkulu Minta Satgassus PAD jadi Jembatan Konflik Tambang Emas Seluma

radarbengkuluonline.id – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa konflik penolakan tambang emas di Kabupaten Seluma tak boleh dianggap angin lalu.

Ia pun mendorong agar Satuan Tugas Khusus Pendapatan Asli Daerah (Satgassus PAD) mengambil peran aktif, bukan hanya sebagai pengawas pajak dan retribusi, tetapi juga sebagai penengah antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang.

BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Lantik Bupati Bengkulu Selatan

 

"Satgassus ini kita bentuk bukan hanya untuk mengejar PAD, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi. Kenapa masyarakat menolak tambang? Kita harus dengar langsung. Mungkin karena tak dilibatkan? Tak mendapat manfaat? Atau khawatir lingkungan rusak?" ujar Helmi Hasan di Balai Raya Semarak, Selasa (10/6).

Pernyataan itu keluar menyusul mencuatnya penolakan warga terhadap proyek tambang emas di Seluma yang disebut-sebut memiliki potensi luar biasa—bahkan digadang-gadang bisa menyaingi tambang Freeport di Papua. Namun, di balik potensi itu, bayang-bayang konflik sosial dan lingkungan mengintai jika tak dikelola dengan benar.

BACA JUGA:Walikota Bengkulu Hadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan

 

Menurut Helmi, Satgassus PAD tak boleh berhenti sebagai instrumen teknokratis. Ia harus aktif menjemput bola, mendengarkan aspirasi warga, mendekati kelompok yang kontra, hingga duduk bersama pelaku usaha.

"Kita ingin Satgassus jadi penghubung yang netral. Bukan jadi perpanjangan tangan pemerintah atau perusahaan, tapi justru jadi penyalur suara rakyat. Kalau memang proyek ini harus jalan, semua harus sepakat dulu dari awal," jelas Helmi.

BACA JUGA:Konsumsi Beras Kabupaten Mukomuko Mencapai 19.537 Ton Per Tahun

 

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan perusahaan tambang. Mulai dari rekam jejak operasional mereka di daerah lain, pengelolaan dampak lingkungan, hingga keterlibatan masyarakat dalam skema bisnis.

"Kita ingin belajar dari daerah lain, seperti Banyuwangi. Di sana, pemerintah daerah punya saham di tambang emas dan bisa mendapatkan PAD hingga Rp1 triliun per tahun. Itu bisa jadi model untuk Bengkulu," kata Helmi.

Sumber: