radarbengkuluonline.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mempercepat upaya pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.
Pendangkalan yang terjadi menyebabkan kapal-kapal besar kesulitan untuk merapat, bahkan beberapa di antaranya harus menunda kegiatan bongkar muat barang
Langkah ini diambil untuk mengatasi pendangkalan yang semakin parah, menghambat masuknya kapal besar, dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
BACA JUGA:Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Ternyata Bengkulu Tak Kebagian Jatah
BACA JUGA:Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga Bengkulu, Gelar Pelatihan dan Bantu Alat Produksi
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyatakan bahwa Pemprov Bengkulu telah mengadakan rapat dengan PT. Pelindo serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Hasilnya, disepakati bahwa pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai akan dilakukan dengan mekanisme private company, yakni menggunakan perusahaan swasta yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah.
BACA JUGA:Seleksi CPNS 2024 di Bengkulu Disiapkan 4 Formasi Khusus Untuk Disabilitas
"Untuk alur ini sedang ditangani, kita mau bikin private company. Kemarin sudah disepakati oleh pihak Pelindo, GAPKI, APBI, serta pengguna jasa lainnya," kata Rohidin.
Mekanisme ini, lanjut Gubernur, bertujuan untuk memastikan ada perusahaan yang fokus pada pemeliharaan dan perbaikan alur pelayaran setiap tahunnya.
Dengan begitu, persoalan pendangkalan yang berulang dapat diatasi secara berkelanjutan.
"Kita harapkan dalam waktu dekat akan terbentuk mekanisme kerjasamanya. Diperkirakan di awal September sudah bisa mulai kerja," tambahnya.
Kondisi pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi perekonomian Bengkulu.
Pendangkalan yang terjadi menyebabkan kapal-kapal besar kesulitan untuk merapat, bahkan beberapa di antaranya harus menunda kegiatan bongkar muat barang.