Radar Bengkulu – Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, gerbang ekonomi utama Provinsi Bengkulu, kembali menjadi sorotan. Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mengundang berbagai pihak terkait dalam rapat koordinasi untuk mencari solusi atas masalah yang sudah berlarut-larut ini.
Rapat yang digelar pada Rabu 8 Januari 2025 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu itu menghadirkan sejumlah pejabat strategis, seperti Asisten II Setda Provinsi Bengkulu RA Denni, perwakilan Pelindo II Bengkulu, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, dan Kesyahbandaran serta Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Bengkulu, Juhaili, forum tersebut bertujuan menyatukan pandangan sekaligus merumuskan langkah konkret untuk mengatasi pendangkalan yang menghambat aktivitas pelabuhan.
BACA JUGA:Pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai Berdampak Ketersediaan BBM di Bengkulu? Ini Kata Pelindo
BACA JUGA:Informasi Terkini Rencana Pengerukan Alur Pulau Baai Bengkulu, Jadi Ancaman Ekonomi
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan menggali informasi menyeluruh tentang kendala yang dihadapi dalam proses pengerukan. Ia menyebut bahwa Komisi III akan memastikan masalah ini tidak lagi berlarut-larut.
“Sebagai lembaga pengawasan, kami ingin mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi. Setelah ini, kami akan mendorong agar pengerukan alur pelabuhan bisa segera dilaksanakan,” ujar Juhaili.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus memantau proses pengerukan agar tidak hanya menjadi wacana.
“Kami tidak ingin ini hanya berhenti di meja rapat. Harus ada langkah nyata dan konkret. Pelabuhan Pulau Baai adalah aset strategis Bengkulu, dan masalah pendangkalan ini sangat memengaruhi aktivitas ekonomi daerah,” imbuhnya.