Bapenda Provinsi Bengkulu Klaim Masyarakat Makin Patuh Bayar Pajak

 

 

RADAR BENGKULU – Keringanan pajak kendaraan bermotor dihapus, protes bermunculan, demonstrasi digelar. Namun, ada satu fakta yang cukup mengejutkan—jumlah warga Bengkulu yang taat membayar pajak justru tidak menurun. Bahkan, pendapatan daerah dari sektor ini mengalami peningkatan signifikan.

Langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu menghentikan insentif berupa keringanan opsen pajak sejak 8 Mei 2025 lalu sempat menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa. Mereka khawatir penghapusan insentif tersebut akan memberatkan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Setelah insentif opsen dihapus, ternyata tidak banyak perubahan dari sisi partisipasi masyarakat. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan tetap stabil,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, H. Hadianto, SE, MM, M.Si, saat ditemui awak media, Senin (16/6/2025).

BACA JUGA: APBD Bengkulu Mulai

Lebih mengejutkan lagi, kata Hadianto, pendapatan dari pajak kendaraan justru meningkat. Pada April 2025, saat keringanan opsen masih berlaku, total pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tercatat sebesar Rp 12 miliar. Namun, pada Mei 2025, pasca-penghapusan opsen, pendapatan naik menjadi Rp 14 miliar—atau mengalami kenaikan sebesar 18 persen.

 

 

Hal serupa juga terjadi pada pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada April, pendapatan berada di angka Rp 7,3 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 7,5 miliar pada Mei, atau naik 2 persen.

 

 

“Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu semakin sadar pentingnya kewajiban membayar pajak. Mereka tidak semata-mata taat karena ada insentif, tapi sudah muncul kesadaran kolektif,” terang Hadianto.

 

Sumber: