Kementerian Sosial Percepat Digitalisasi Data Penerima Bantuan

radarbengkuluonline.id, Jakarta  – Pemerintah mempercepat digitalisasi data bantuan sosial (bansos) guna menekan potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. 

Seperti dikutip dari laman harian disway.id, langkah itu dilakukan melalui penguatan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama program bansos nasional.

BACA JUGA:Pasokan Minyak Goreng Aman, Harga MinyaKita Turun Jadi Rp 15.961 per Liter

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul,  seluruh program bantuan sosial kini diarahkan menggunakan DTSEN sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Sekaligus, mengurangi kesalahan distribusi bantuan.

Hal tersebut dibahas dalam rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf di Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.

Kata Gus Ipul, digitalisasi bansos menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan program pengentasan kemiskinan nasional.  Ia menyebut sistem baru itu diharapkan mampu mengidentifikasi penerima bantuan secara lebih tepat, termasuk meminimalkan kasus warga mampu menerima bansos atau masyarakat miskin yang justru belum terdata.

“Dengan adanya digitalisasi bansos, kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut ia menambahkan, DTSEN akan menjadi basis data terintegrasi yang terus diperbarui secara berkelanjutan. Pemerintah juga mulai mengombinasikan sistem tersebut dengan teknologi digital untuk mempercepat proses verifikasi dan pemutakhiran data masyarakat.

Uji coba digitalisasi bansos sebelumnya telah dilakukan di Banyuwangi dan disebut menunjukkan hasil positif. Program itu kini mulai diperluas ke 42 kabupaten dan kota dengan target implementasi nasional pada akhir 2026. Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di tengah masyarakat. Namun menurut Gus Ipul, proses edukasi tetap harus dijalankan agar transformasi sistem bansos dapat berjalan optimal. 

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan digitalisasi menjadi instrumen untuk mempercepat pembaruan data sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

BPS saat ini juga tengah menyiapkan penyempurnaan model penilaian penerima bansos melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Nantinya, data tersebut akan digunakan untuk menghitung tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih rinci dan dibandingkan dengan realisasi penyaluran bantuan sosial.

Di samping itu, BPS bakal memanfaatkan teknologi big data, geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah dalam pengembangan model Proxy Means Test (PMT) guna memperkuat akurasi data penerima bansos.

Sedangkan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf menilai penyempurnaan model PMT perlu dilakukan secara ilmiah dan transparan melalui keterlibatan panel ahli nasional agar sistem bansos semakin tepat sasaran.

Sumber: