Gubernur Bengkulu Bisa Bantu Rakyat Dengan Merevisi Perda dan SK Keringanan Pajak Kendaraan

 

 

Namun, Usin juga mengingatkan bahwa setiap opsi tentu punya konsekuensi. Penurunan tarif otomatis berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi di sisi lain, jika pajak tetap tinggi, dikhawatirkan justru menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

 

“Kalau masyarakat merasa terbebani, mereka bisa saja enggan membayar. Ujung-ujungnya malah PAD yang turun juga,” katanya.

 

 

Senada dengan Usin, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos., M.Si., juga mendesak agar pemerintah provinsi memberikan penjelasan yang transparan.

 

“Harus ada edukasi yang utuh kepada publik. Masyarakat merasa kenaikan ini terjadi tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang memadai,” ujar Zainal.

 

 

Ia menambahkan, dalam kondisi ekonomi yang masih belum stabil, pemerintah harus lebih peka terhadap beban masyarakat.

 

“Kalau kebijakan itu ternyata menambah beban rakyat, tidak ada salahnya ditinjau ulang. Pemerintah harus berpihak pada rakyat. Kita ini pelayan publik, bukan penguasa,” tandasnya. (Wij)

Sumber: