Capaian Vaksinasi Warga Binaan di Bengkulu Masih Rendah

Baru 340 Warga Binaan Divaksin

RBO >>> BENGKULU >>> Jajaran Lapas Pemasyarakatan Perempuan (LPP) dan Lapas Khusus Anak (LPKA) Kamis (22/7) melaksanakan vaksinasi bagi warga binaan, anak didik serta pegawai yang ada. Vaksinasi ini bekerjasama dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB, Yekti Apriyanti. "Kami Lapas Pemasyarakatan Perempuan melaksanakan vaksinasi juga bersama Lapas Pemasyarakatan Khusus Anak. Selain itu, kegiatan ini bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bengkulu. Jumlahnya ada sebanyak 86 Warga Binaan Lapas Perempuan, sedangkan untuk anak didik ini sebanyak 26 orang. Selain itu ada juga pegawai LPKA sebanyak 50 orang. Namun, ini akan terus bertambah," terangnya kepada radarbengkuluonline.com tadi siang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Bengkulu, Ika Yusanti menambahkan, capaian vaksinasi bagi warga binaan dan anak didik saat ini masih sangat rendah. Terdata ada sebanyak 2.630 warga binaan se Provinsi Bengkulu. Menurutnya, kendala masih rendahnya vaksinasi ini karena persyaratan administrasi berupa NIK. Menurut Ika, baru 1.661 orang warga binaan yang terdata dalam NIK. Jumlah ini yang hanya dapat diberikan akses vaksinasi. "Mereka juga sama dengan masyarakat luar lainnya, butuh imun herd immunity. Saat ini lonjakan paparan Covid -19 terus meningkat. Apalagi kita tidak bisa menerapkan jaga jarak, karena ini tempat hunian bersama. Oleh karena itu mereka perlu adanya vaksinasi ini menyeluruh," ujarnya.

Pihaknya juga berharap ada dukungan bersama pihak Dinas Kesehatan dan jajaran TNI serta Polri dalam penyaluran vaksinasi ini. Terhitung saat ini, penyaluran vaksinasi baru dilaksanakan di Lapas Bentiring sebanyak 110 orang warga binaan. Kemudian sebanyak 114 orang warga binaan di Rutan Malabero.

"Jumlah ini masih sangat kecil sekali, kalau harus memenuhi persyaratan memiliki NIK. Artinya, capaian saat ini baru 340 orang warga binaan atau sebanyak 25 persen. Kami memerlukan pihak pihak dari Dinas Kesehatan, termasuk pihak TNI dan Polri, agar herd immunty ini dapat dijalankan," harapnya.

Ika juga melanjutkan, pihaknya saat ini juga terus menjalankan prokes yang ada. Seperti untuk Pegawai dilakukan Work From home. Selain itu juga membatasi kegiatan blok hunian, dengan tidak membuka kamar secara serentak. "Ada jadwalnya tertentu. Tidak membuka kamar hunian secara bersamaan agar tidak ada paparan virus covid -19. Kita juga membatasi kunjungan dan sidang secara virtual. Penitipan barang kita pangkas prosedurnya dengan tetap menerapkan prokes yang ada." (Bro)

Sumber: