Ekonomi Membaik, Penerima Bansos di Mukomuko Berkurang Drastis

Ekonomi Membaik, Penerima Bansos di Mukomuko Berkurang Drastis

Labelisasi Penerima Bansos di Mukomuko beberapa waktu lalu-Seno/DOK-

RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) awal tahun 2023, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Mukomuko mencapai 21 ribu lebih.

Namun pertengahan tahun, jumlah tersebut berkurang mencapai 2.452 KPM. Sehingga sisa KPM Bansos di Mukomuko tinggal 19.546 keluarga. 

BACA JUGA:Wakil Walikota Smash Camat Selebar Kota Bengkulu

 

Plt. Kadinsos Mukomuko, Pitriyani, S.Pt. tidak menepis hal tersebut. Katanya, memang ada pengurangan KPM Bansos di Mukomuko.

Hal itu terjadi karena banyak yang mundur sebagai penerima Bansos lantaran ekonomi mereka telah membaik dan masuk katagori keluarga sudah mampu dan atau mereka sudah dianggap tidak layak menerima Bansos. 

BACA JUGA:Diduga Korupsi Dana KUR, 2 Mantan Pejabat Bank Ditetapkan Tersangka dan Ditahan Jaksa

 

"Per bulan Juli 2023 ada 2.452 KPM yang semula menerima Bansos datanya tidak dilayakkan karena perekonomian KPM tersebut sudah mampu. Yang berhak data KPM tidak dilayakan atau memasukan data baru penerima Bansos ini langsung pemerintah desa. Karena desa yang lebih tahu masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan sosial atau tidaknya," kata Pitriyani dalam keteranganya kepada RADARBENGKULU.DISWAY.ID  kemarin.

Dikatakan Pitriyani,  jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Mukomuko, baik itu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya mencapai 21 ribu lebih.

BACA JUGA:Mau Sehat? Pakai Ramuan ini Agar Paru-Paru Kamu Bersih

 

"Sesuai data DTKS Mukomuko penerima BPNT bulan Mei dan Juni mencapai 12. 692 KPM. Kemudian yang penerima PKH mencapai 6.854 KPM atau tinggal 19.546 KPM," bebernya. 

"Data ini bisa berubah setiap bulan (bertambah atau berkurang). Tergantung pemerintah desa ada data KPM yang tidak dilayakan atau  memasukan data KPM baru," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: https://radarbengkulu.disway.id