Silahkan Sampaikan Kritik dan Saran, Forum Konsultasi Publik Susun RKPD Kabupaten Kaur 2025

RADARBENGKULU - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Pemerintahan Kabupaten Kaur menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD di Aula lantai III Gedung  Sekretariat Pemda Kaur, Kamis, 7 Maret 2024.

Acara ini dihadiri Bupati Kaur, H.Lismidianto SH.MH yang diwakili Asisten III, Ir Herwan M.SI, Sekretaris Dinas Bappeda-Litbang Kaur, Elpi Sopyan M.AP, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dinas Bappeda-Litbang, Seluruh Kepala OPD Kaur dan Camat se-Kabupaten Kaur.

 BACA JUGA:Ayo Siap-Siap, Pemda Kaur akan Menggelar Pasar Murah Ramadhan di 15 Kecamatan

    

Asisten III, Ir. Herwan M.Si mengatakan, acara ini membahas Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur tahun 2025 . Untuk itu, kepada masyarakat, baik di Pemerintahan maupun di masyarakat luas kalau  ada saran dan kritik, silahkan  disampaikan untuk penyempurnaan rencana kerja tersebut, namun  tetap pada indeks kerja utama (IKU) mulai dari kepala daerah diturunkan sampai kepala OPD.

"Indeks kerja utama terkait jalan dua jalur tetap menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, walaupun terkendala izin pembebasan lahan, tetap akan dilanjutkan," sampai Asisten III.

BACA JUGA:Bawaslu Kaur Hadiri Rakor Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Provinsi Bengkulu 2024

 

Asisten menambahkan, apabila Kabupaten Kaur ingin pembanngunannya berjalan dengan baik, maka perencanaannya harus dibuat ditahun sebelumnya. Misalnya apa yang akan dibangun di tahun 2025 harus direncanakan di tahun 2024. Bukan perencanaan yang dibuat bersamaan dengan pengerjaan fisiknya.

Selanjutnya, Sekretaris  Bappeda-Litbang Kaur, Elpi Sopyan M.AP  dalam laporannya menyampaikan, acara ini merupakan pembahasan yang menyebutkan rancangan awal RKPD dibahas bersama pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

BACA JUGA:Bupati Kaur dan Mantan Sekdis PMD Dihadirkan di Sidang Korupsi Pengadaan Jas Kades, Terdakwa Hubungi Bupati

 

"Ini sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017," ujarnya. ()

 

Sumber: radarbengkulu