Gelombang Penolakan Program Tapera Terus Bertambah, Kini Datang dari Fraksi PNI DPRD Provinsi Bengkulu

 

RADAR BENGKULU - Gelombang Penolakan Program Tapera yang disampaikan pemerintah pusat Terus Bertambah.

Kini Fraksi PNI atau Persatuan Nurani Indonesia DPRD Provinsi Bengkulu secara tegas menyatakan penolakannya terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diusulkan oleh pemerintah pusat.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Hanura, Usin Abdisyah Putra Sembiring, mereka mengemukakan alasan utama penolakan ini adalah kondisi pendapatan masyarakat Bengkulu yang masih relatif rendah.

BACA JUGA:Virgo 1.2 LB Terbaru dari Pacific, Motor Listrik yang Elegan Speed Riding ECO, dan Kapasitas Power 1200 Watt

BACA JUGA:Harga Honda CBR250RR Terbaru Resmi Dirilis, Dilengkapi Dengan SFF-BP dan Slipper Assit Clutch Tenaganya Lebih

Menurut Usin, dengan pendapatan masyarakat Bengkulu yang masih berada di bawah standar nasional, penerapan program Tapera dianggap tidak tepat waktu dan tidak realistis. 

“Pendapatan masyarakat Bengkulu masih rendah sehingga tidak bisa diterapkan program Tapera di Provinsi Bengkulu,” ujarnya. 

Usin menekankan bahwa sebelum pemerintah pusat mewacanakan program seperti Tapera, seharusnya ada kajian mendalam mengenai kemampuan finansial masyarakat di berbagai daerah, termasuk Bengkulu.

BACA JUGA:PD FSPPP-SPSI Bengkulu Siapkan Aksi Besar jika Tabungan Perumahan Rakyat Tetap Terlaksana, Aksi Tolak Tapera

Dalam penjelasannya, Usin juga menyoroti tentang pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk program serupa yang hingga kini belum menemui titik terang. 

"Untuk PNS yang gajinya dipotong saja belum ada kejelasan artinya belum selesai. Selesaikan dulu itu," tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Bengkulu. 

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Uji Emisi Kendaraan Dinas: Langkah Nyata Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Lebih lanjut, Usin bahwa pendapatan karyawan swasta di Bengkulu masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Sumber: