Ini Informasi Terbaru Tentang Nomor Induk 94 PPPK Provinsi Bengkulu Tahun 2023

 

 

RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyampaikan informasi terbaru tentang nomor induk 94 PPPK Provinsi Bengkulu tahun 2023.

Pemprov memastikan telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk 94 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diusulkan pada pengadaan tahun 2023. 

Pengadaan tersebut sebelumnya terkendala persetujuan teknis (Pertek) penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rekomendasi dari Kemendikbudristek diberikan sebagai solusi atas persoalan linearitas kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dipilih oleh PPPK saat mendaftar. Hal ini menjadi penyebab utama tertundanya Pertek penetapan NIP.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, MAP, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), dan telah mendapatkan penjelasan terkait surat edaran yang dikeluarkan.

"Hasil ini akan kita sampaikan dan koordinasikan ke BKN. Kami juga akan meminta bantuan Kemendikbudristek untuk memperjelas jika ada penjelasan tambahan yang dibutuhkan oleh BKN," ujar Gunawan saat diwawancarai pada Senin, 8 Juli 2024.

Gunawan menambahkan, Kemendikbudristek merekomendasikan agar 94 PPPK provinsi bengkulu tahun 2023 tersebut diangkat dalam jabatan mereka, sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan beberapa hari sebelumnya.

"Rekomendasi yang kita dapatkan dari Kemendikbudristek adalah untuk mengangkat 94 PPPK ini dalam jabatan mereka. Artinya, mereka sudah menyesuaikan dengan surat edaran yang mereka terbitkan," kata Gunawan.

Namun Gunawan menegaskan bahwa kepastian pengangkatan dan penetapan NIP bagi seluruh PPPK yang terkendala masih berada di tangan BKN.

"Kepastian mengenai penetapan NIP berada di ranah yang berbeda. Mendikbudristek hanya memberikan rekomendasi, sedangkan BKN yang mempertimbangkan rekomendasi tersebut. Kami akan ke BKN untuk menjelaskan hasil koordinasi kami dengan Kemendikbudristek," tutup Gunawan.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan proses pengangkatan dan penetapan NIP bagi 94 PPPK Pemprov Bengkulu dapat segera terselesaikan, sehingga mereka dapat segera menjalankan tugas mereka dengan status yang lebih jelas.

BACA JUGA: Ini Harapan Pemprov Bengkulu Kepada APERSI Dalam Program Rumah Murah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Sumber: