Ekonomi Provinsi Bengkulu Terancam Akibat Pengerukan Alur Pulau Baai Mandek, Ini Penjelasannya

 Ekonomi Provinsi Bengkulu Terancam Akibat Pengerukan Alur Pulau Baai Mandek, Ini Penjelasannya

Rencana Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Mandek, Sektor Ekonomi Bengkulu Terancam-Ist-

Upaya pengerukan ini sejatinya sudah disepakati secara teknis dengan pembentukan perusahaan swasta yang akan menangani proyek tersebut. Namun, Sutarman menilai bahwa perlu adanya diskusi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak terkait lainnya sebelum pengerjaan bisa dimulai.

 

Sejauh ini, salah satu anak perusahaan Pelindo, yaitu Rukindo, telah mengajukan proposal penawaran untuk pengerukan alur. Meski demikian, Sutarman berharap agar proses tender ini tidak hanya melibatkan satu perusahaan, melainkan membuka peluang bagi perusahaan lain untuk ikut bersaing.

 

"Harapan kita, tidak satu perusahaan saja yang memasukkan penawaran. Kita juga menunggu perusahaan lain untuk ikut bidding," tuturnya.

Sutarman menekankan bahwa pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai adalah kebutuhan mendesak. Jika pengerukan ini tidak segera dilakukan, akan ada dampak signifikan terhadap sektor ekonomi di kawasan pelabuhan tersebut.

Pelabuhan Pulau Baai menjadi jalur utama untuk pengiriman komoditas penting seperti batu bara dan minyak.

Namun, kondisi alur yang belum optimal menyebabkan kapal-kapal besar sulit berlabuh, menghambat aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

Jika kondisi ini terus berlanjut, Sutarman memperingatkan bahwa para pengusaha akan mencari alternatif pelabuhan lain untuk proses bongkar muat mereka.

Hal ini tentu akan mempengaruhi roda ekonomi di Bengkulu, terutama di sektor mikro. 

"Coba kalau tidak bisa dibongkar di Bengkulu, maka akan bongkar di luar Bengkulu. Tentunya ini akan mempengaruhi ekonomi mikro di Provinsi Bengkulu," ujarnya.

Saat ini, jumlah belanja operasional perusahaan batu bara dari hulu hingga hilir di Provinsi Bengkulu mencapai angka Rp 3,7 hingga 4 triliun per tahun.

Jika pengerukan alur pelabuhan tidak segera direalisasikan, Sutarman khawatir angka ini akan berkurang.

Karena, perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalihkan operasionalnya ke luar Bengkulu. 

"Ini akan berdampak buruk bagi ekonomi daerah. Apalagi belanja operasional ini sebagian besar dilakukan di wilayah Provinsi Bengkulu," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: