Kejadian Harimau dan Manusia di Mukomuko, Legislator Minta Pemda Bertindak Cepat

 

Lebih lanjut, ia menyoroti kerusakan habitat harimau yang menjadi salah satu pemicu utama konflik. Fitri menyebut pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tidak semestinya sebagai akar masalah. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan kebijakan pemerintah terhadap HPT telah merampas habitat alami harimau.

 

“Seharusnya, sejak dulu HPT dijaga dan tidak diolah secara serampangan. Jika habitat mereka tetap ada, harimau tidak akan masuk ke permukiman warga,” ungkapnya.

 

Fitri juga menyerukan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang merusak hutan. Ia berharap pemerintah daerah menetapkan aturan yang jelas dan konsisten untuk melindungi hutan sebagai habitat satwa liar.

 

“Tidak boleh ada tebang pilih. Jika ada pelanggaran, semua harus ditindak. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam ke bawah,” tambahnya.

 

Anggota DPRD lainnya dari Dapil Mukomuko, Andy Suhary, mengamini pandangan Fitri. Menurut Andy, menjaga keseimbangan ekosistem adalah langkah utama untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

 

“Ketika ekosistem terganggu, dampaknya meluas ke kehidupan manusia. Ketidakadaan habitat harimau membuat mereka berkeliaran ke kebun dan permukiman. Akhirnya, masyarakat yang harus menanggung akibatnya,” papar Andy.

 

Ia mengingatkan bahwa konflik ini tidak hanya soal keselamatan, tetapi juga berdampak besar pada ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil kebun. Andy mendesak Pemda untuk tidak menunda-nunda tindakan.

 

Sumber: