Dana Bantuan Politik di Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bengkulu Dilaporkan ke Polda

Radar Bengkulu – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu diguncang skandal dugaan penggelapan dana Bantuan Partai Politik (Banpol).

Ketua dan Sekretaris DPW PPP Bengkulu, yang berinisial EO dan RS, dilaporkan ke Polda Bengkulu oleh 12 pengurus harian partai.

Laporan tersebut resmi disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu pada Kamis, 27 Februari 2025.

BACA JUGA:Anggaran Banpol Tahap ke 2 untuk 10 Partai Sudah Dicairkan

BACA JUGA:Segini Dana Banpol yang Bakal Diterima Golkar Mukomuko, Ternyata Ini Rumusnya

Dugaan penggelapan ini menyangkut dana Banpol yang diterima PPP dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sejak tahun 2021 hingga 2024. Menurut kuasa hukum Bendahara DPW PPP Bengkulu, Sasriponi Ronggolawe, dana tersebut diperkirakan mencapai Rp 196 juta per tahun, yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Jika diakumulasikan selama empat tahun, total dana yang diduga digelapkan bisa melebihi setengah miliar rupiah.

 

“Surat kuasa sudah ditandatangani oleh 12 pengurus harian DPW PPP Bengkulu, termasuk Bendahara, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan 9 anggota Majelis Nasihat,” jelas Sasriponi. 

 

Ia menegaskan bahwa dana tersebut merupakan uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan kader partai (60%) dan keperluan kesekretariatan (40%). Namun, bendahara DPW PPP Bengkulu, M. Fadli Prayogi, mengaku tidak pernah menerima dana tersebut.

 

“Saya tidak menerima uang itu. Bagaimana pencairannya, saya tidak tahu. Tanda tangan saya diminta, tetapi saya tidak pernah melihat proses pencairannya,” tegas Fadli.

 

 Ia juga menyatakan bahwa penggunaan dana untuk sekolah kader dan keperluan kantor tidak berjalan sesuai ketentuan. Fadli menambahkan, kecurigaan muncul karena pengurus inti tidak transparan dalam hal keuangan, terutama terkait pencairan dana yang melibatkan dua rekening, yaitu rekening DPW dan rekening khusus bantuan politik.

Sumber: