"Salah satu caranya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang bermarwah adil, maju dan sejahtera," terangnya.
Sementara, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Faeshol Cahyo, Ak, MEc, CA, CRMP CGCAE, CIAE menjelaskan, workshop yang digelar hari ini merupakan kolaborasi — antara BPKP, Kemendes PDTT dan Kemenkeu yang merupakan agenda rutin, dengan tujuan untuk membantu Kepala desa dan Pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara akuntabel.
BACA JUGA:Dinas Kesehatan Kaur Sambut Hari Kesehatan Nasional, Bupati Buka Lomba Balita Sehat
"Untuk materi yang disampaikan terkait dengan progres penyaluran dana desa, serta aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh pemerintah desa, serta hasil evaluasi oleh BPKP mengenai keuangan maupun aset desa," ungkapnya.
Workshop menjadi ruang diskusi bagi kepala desa terkait penggunaan keuangan desa yang transparan agar masyarakat bisa mengawasi penggunaan keuangan desa yang akuntabel dan manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.