Untuk menutupi kekurangan tersebut, Dinas PUPR mengusulkan anggaran sebesar Rp50 miliar per kabupaten/kota untuk tahun 2025. Namun, usulan ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
“Kami masih menunggu hasil pembahasan dengan DPRD. Diharapkan ada alokasi tambahan yang signifikan agar pembangunan jalan dapat berjalan sesuai target,” tambahnya.
Menariknya, tahun 2025 juga akan menjadi awal kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur baru di Bengkulu. Tejo memprediksi bahwa sejumlah proyek infrastruktur tambahan kemungkinan akan muncul seiring dengan visi dan program kerja pemerintah baru.
“Dengan adanya pemerintahan baru nanti, kami memperkirakan akan ada penambahan proyek prioritas yang menyesuaikan program kerja gubernur dan wakil gubernur yang baru,” ujar Tejo.
Selain jalan, proyek renovasi Gedung Daerah Bengkulu juga menjadi sorotan. Gedung ini merupakan salah satu ikon penting di Provinsi Bengkulu, sehingga perbaikan fasilitasnya dianggap mendesak.
Selain itu, pembangunan kawasan Taman Remaja di Bengkulu diharapkan menjadi pusat rekreasi dan kegiatan masyarakat. Kawasan ini dirancang sebagai ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di kota.
“Kami ingin menjadikan Taman Remaja sebagai salah satu kawasan ikonik yang ramah masyarakat dan mendukung aktivitas komunitas,” ungkap Tejo.
Keberhasilan program-program prioritas ini tentu tidak lepas dari sinergi antara PUPR dan DPRD. Pembahasan anggaran yang komprehensif menjadi kunci untuk memastikan proyek-proyek tersebut dapat direalisasikan dengan optimal.