Dengan jumlah yang signifikan tersebut, Pemprov Bengkulu memastikan hak ASN tetap menjadi prioritas, meskipun APBD masih tertahan di tingkat pusat.
Di sisi lain, keterlambatan evaluasi APBD TA 2025 oleh Kemendagri menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Edwar Samsi, S.Ip, MM, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh situasi ini.
“Hingga kini hasil evaluasi APBD belum disampaikan secara kelembagaan ke DPRD. Kami berharap pada Januari ini evaluasi bisa segera diselesaikan oleh Kemendagri dan disampaikan ke Pemprov,” ujar Edwar.
Menurut Edwar, idealnya evaluasi APBD sudah rampung pada pertengahan Desember lalu, mengingat pembahasan dan pengesahan APBD telah dilakukan pada November 2024.
“Kami bingung juga kenapa evaluasi ini lambat. Sudah hampir satu bulan belum ada kejelasan. Padahal ini sangat penting untuk kelancaran kegiatan di awal tahun,” keluhnya.
Edwar menambahkan, belum selesainya evaluasi APBD berdampak langsung pada pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sudah dialokasikan dalam anggaran.