“Semua kegiatan yang dibiayai APBD 2025 tidak bisa dimulai sejak awal tahun. Ini tentu menghambat roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Edwar berharap keterlambatan ini tidak berlarut-larut, sehingga Pemprov Bengkulu bisa segera menjalankan program-program yang telah direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski situasi ini menimbulkan sejumlah kendala, Pemprov Bengkulu tetap optimistis bahwa evaluasi APBD 2025 akan segera rampung. Haryadi menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat proses evaluasi.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kemendagri. Harapannya, evaluasi ini segera selesai agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Dengan gaji ASN yang tetap lancar, Pemprov Bengkulu setidaknya berhasil menjaga kestabilan finansial para pegawai di tengah tantangan administratif ini. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk memastikan semua program yang telah direncanakan dapat direalisasikan tanpa hambatan.
Keterlambatan evaluasi APBD tidak hanya menjadi masalah bagi Provinsi Bengkulu, tetapi juga menjadi pembelajaran penting untuk memperbaiki proses pengelolaan anggaran di masa depan. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menyusun APBD agar tidak terulang lagi keterlambatan yang menghambat pelayanan publik.