Soroti Dampak Pembebasan Uang Komite dan Kendala Operasional Sekolah di Bengkulu

 

Radar Bengkulu - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke SMKN 5 Kepahiang, Jumat (2/5/2025). Kunjungan ini tidak sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya legislatif untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembebasan iuran pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bengkulu.

BACA JUGA:Truk Bermuatan CPO 20 Ton Nyaris Terguling di Kota Tais

SE Gubernur tersebut menyatakan pembebasan terhadap pungutan uang SPP, komite, dan pungutan lainnya di seluruh satuan pendidikan menengah di Provinsi Bengkulu. Namun, implementasi kebijakan ini rupanya memunculkan sejumlah persoalan di lapangan, yang kini menjadi sorotan wakil rakyat.

 

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, mengungkapkan bahwa salah satu isu utama yang ditemukan dalam kunjungan itu adalah kelebihan pembayaran uang komite oleh sejumlah wali murid, meskipun kebijakan pembebasan iuran sudah diberlakukan.

 

“Masih ada wali murid yang membayar uang komite setelah SE Gubernur diterbitkan. Mereka membayar dalam sistem berbeda, ada yang tiga bulanan, semesteran, bahkan tahunan. Kini mereka menuntut pengembalian dana tersebut,” jelas Usin.

 

Menurut Usin, situasi ini memerlukan perhatian khusus karena menyangkut kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan gratis. Ia menyarankan agar pihak sekolah segera menggelar pertemuan dengan para wali murid untuk membahas solusi bersama.

 

Namun tak hanya itu, Usin juga menyoroti persoalan klasik yang kerap dihadapi sekolah kejuruan, yakni keterbatasan anggaran operasional di luar cakupan dana BOS. Sebelum SE Gubernur terbit, sekolah masih bisa menjalankan subsidi silang dari iuran komite untuk menutupi kebutuhan praktik siswa, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kebutuhan teknis lain. Kini, celah itu tertutup.

 

“Karena tidak ada lagi sumber dana dari iuran komite, operasional seperti biaya magang siswa menjadi terkendala. Padahal magang adalah bagian penting dari pendidikan kejuruan,” ujarnya.

Sumber: