Banner disway

Soroti Dampak Pembebasan Uang Komite dan Kendala Operasional Sekolah di Bengkulu

Soroti Dampak Pembebasan Uang Komite dan Kendala Operasional Sekolah di Bengkulu

Soroti Dampak Pembebasan Uang Komite dan Kendala Operasional Sekolah di Bengkulu -Windi-

 

Komisi IV, lanjut Usin, tidak tinggal diam. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya merekomendasikan agar sekolah dapat menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua siswa, mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong tetap dapat dikedepankan, tanpa melanggar kebijakan pembebasan iuran.

 

Tak hanya fokus pada persoalan keuangan, kunjungan kerja ini juga membuka ruang dialog terkait kebutuhan fisik dan fasilitas sekolah. Kepala SMKN 5 Kepahiang menyampaikan langsung aspirasi kepada Komisi IV, mulai dari kebutuhan sumber air bersih, pembangunan sistem sanitasi yang layak, penanganan banjir, hingga penyediaan alat praktik yang sesuai jurusan.

 

“Kami mencatat semuanya. Tentu ini akan kami sampaikan kepada Gubernur dan OPD terkait, karena kebutuhan fasilitas penunjang sangat menentukan kualitas pendidikan di sekolah kejuruan,” ujar Usin.

 

Kunjungan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan pembebasan biaya pendidikan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan anggaran pendidikan yang memadai. Tanpa dukungan anggaran, sekolah akan kesulitan menjalankan fungsi pembelajaran yang efektif, apalagi di sekolah kejuruan yang sangat bergantung pada praktik kerja nyata.

 

Usin berharap, pemerintah daerah segera merespons cepat hasil temuan ini, baik dalam bentuk penguatan pendanaan pendidikan maupun penyediaan infrastruktur pendukung. Pendidikan gratis, kata dia, bukan sekadar bebas biaya, tapi juga memastikan siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas.

 

“Kita ingin pendidikan vokasi di Bengkulu tidak hanya gratis, tetapi juga unggul, siap kerja, dan berkualitas. Itu tidak akan tercapai tanpa komitmen bersama, baik dari eksekutif, legislatif, maupun masyarakat,” pungkasnya.

 

Dengan demikian, Hardiknas 2025 menjadi momen reflektif bagi semua pihak: bahwa pendidikan bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang kualitas, keberlanjutan, dan keadilan

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: