Ini Dia Strategi Pemda Provinsi Bengkulu untuk Hadapi Inflasi di Daerah

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Satukan Kekuatan untuk Melawan Korupsi

 

“Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi pilar ketahanan pangan lokal yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” tegasnya.

Program ini juga tidak berjalan sendiri. Pemprov Bengkulu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat basis data. Tujuannya jelas: agar kebijakan tidak meleset sasaran.

BACA JUGA:Tambang Emas di Kabupaten Seluma oleh PT Energi Swadinamika Muda Memantik Kontroversi

 

“Dengan pendekatan berbasis data, kita bisa tahu wilayah mana yang paling rentan inflasi, apa penyebabnya, dan bagaimana intervensi yang tepat. Ini bukan hanya tentang reaktif, tapi antisipatif.” 

Tak kalah penting, kerja sama lintas sektor juga dibangun dengan pemerintah kabupaten/kota. Daerah menjadi garda depan penguatan ketahanan pangan. Sebab, pergerakan harga dan distribusi komoditas paling terasa di tingkat lokal.

BACA JUGA:Objek Wisata Kota Bengkulu Harus Lebih Banyak Diekspos

 

Menurut Herwan, strategi jangka panjang pembangunan ekonomi Bengkulu harus dimulai dari desa. “Ketika petani punya akses pembiayaan, pasar yang jelas, dan terlindungi dari gejolak harga, maka desa akan menjadi pondasi ekonomi yang kokoh,” ucapnya penuh optimisme.

Ia pun menekankan bahwa program TPID tidak boleh berhenti hanya pada pelatihan atau koordinasi. Harus ada implementasi nyata di lapangan. Mulai dari penguatan kelembagaan desa, transparansi rantai distribusi pangan, hingga edukasi keuangan bagi pelaku usaha mikro.

BACA JUGA:Penjabat Sekda Kota Bengkulu Hadiri Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Design Pembangunan Kependudukan

 

Kegiatan capacity building TPID ini menjadi sinyal kuat bahwa Bengkulu tak ingin hanya bertahan, tapi tumbuh dan bersaing. Sinergi antara pemerintah daerah, BI, OJK, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan pangan dan inflasi ke depan.

Sumber: