Pemda Provinsi Bengkulu akan Sisir Seluruh HGU Perkebunan

BPN Dilibatkan Total, Data Harus Akurat

Guna memastikan data dan batas wilayah yang digunakan perusahaan perkebunan benar-benar akurat, Pemprov Bengkulu menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) di semua level—provinsi, kabupaten, hingga kota.

“Jumlah pelaku usahanya tidak sedikit, dan lahan yang mereka kelola tersebar. Karena itu, kita butuh kerja tim yang solid dan lintas sektor. Jalur koordinasi utama ya BPN, karena mereka yang pegang data batas wilayah,” ujar Mian.

BACA JUGA:Bupati Kaur Hadiri Pembukaan Festival Tabut 2025 di Provinsi Bengkulu

 

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan PAD, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada praktik penyalahgunaan lahan negara yang luput dari pengawasan. Apalagi selama ini, kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD dinilai belum optimal, padahal secara volume dan luas wilayah, sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja dan menghasilkan miliaran rupiah.

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa jika dari hasil verifikasi ditemukan adanya perusahaan yang memanfaatkan lahan di luar HGU resmi, maka Pemprov tak segan untuk mengambil langkah tegas. Kebijakan akan disusun berbasis data lapangan dan dikoordinasikan langsung dengan pemerintah pusat.

BACA JUGA: Rusa-Rusa di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu Jadi Ikon Wisata Menarik

 

“Kalau nanti datanya sudah lengkap dan ada indikasi pelanggaran, kita akan susun kebijakan yang tegas. Tidak bisa dibiarkan lahan negara digarap begitu saja, apalagi tanpa kontribusi pada daerah,” tegas Mian lagi. 

 

Sumber: